DPRD Siap Bersinergi, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Akan Dampingi Penyusun Perundang-Undangan

Vintia Anggraini

Menjelang kegiatan Sosialisasi Layanan Kebahasaan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah beraudiensi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD Kota Semarang.

Pada kesempatan itu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ganjar Harimansyah, menyampaikan bahwa layanan kebahasaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah (BBP Jateng) perlu disosialisasikan agar kebermanfaatannya semakin terasa. BBP Jateng berupaya merangkul semua pihak dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah, termasuk naskah perundang-undangan maupun naskah dinas.

“Sosialisasi ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk dalam peraturan perundang-undangan,” ungkap Ganjar saat beraudiensi pada 11 Juli 2022.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sukirman, S.S., menyatakan kegelisahannya berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam naskah-naskah kedinasan di lingkungan kerjanya. Ia berharap ada tindak lanjut dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk membantu DPRD dalam masalah kebahasaan.

“DPRD yang bertugas membuat peraturan daerah memang harus memperhatikan tata bahasa. Semoga sinergisitas terjalin baik antara DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sukirman yang didampingi Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Ruwiyati, S.E., M.M.

Pada kesempatan yang lain, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, S.E., juga menyampaikan hal yang sama ketika disambangi oleh Tim Layanan Kebahasaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, peran ahli bahasa dalam penyusunan perundang-undangan sangat diperlukan. Pak Pilus, sapaan Kadar Lusman, mengungkapkan bahwa ahli bahasa dapat bersinergi dengan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk menghasilkan produk hukum yang dapat diterima masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Haryono Widyastomo, S.H., M.H., turut menyambut baik program BBP Jateng. Haryono menyampaikan bahwa selama ini timnya mengalami kesulitan ketika menyusun peraturan perundang-undangan, terutama dalam menyusun kalimat agar tidak menimbulkan multitafsir.

“Selama ini ada anggapan bahwa penyusun peraturan perundang-undangan juga memiliki keahlian dalam hal kebahasaan,” lanjut Haryono pada 6 Juli 2022.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Subbagian Pengkajian dan Sosialisasi Produk Hukum, Amaliya Rahman, S.H., M.Kn. Pihaknya tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Menurut Amaliya, kerja sama tersebut dapat dijadikan batu loncatan untuk mengkaji ulang penggunaan bahasa Indonesia dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas.

Sosialisasi Layanan Kebahasaan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang digagas Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 27–28 Juli 2022. Kegiatan tersebut direncanakan bertempat di Hotel Grandhika Semarang.

 

Editor: Esti Apisari

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top