Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pengutamaan Bahasa Indonesia

Satya Helfi Gustianto

 

Indonesia mempunyai keberagaman bahasa daerah. Namun, bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di berbagai institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan. Namun, penggunaan bahasa Indonesia yang baik di ruang publik masih diabaikan hingga disalahgunakan.

Penggunaan bahasa Indonesia masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat umum. Para pelaku bisnis, baik UMKM maupun usaha dengan skala besar, lebih memilih menggunakan istilah asing daripada bahasa Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat bisnis atau lembaga yang sering memasang reklame dalam bentuk komersial dan nonkomersial itu, antara lain, restoran, kafe, hotel, serta tempat-tempat wisata. Masyarakat pelaku bisnis itu diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik wajib dilakukan. Hal ini terutama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengembangan, pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bahasa Indonesia diutamakan penggunaannya dalam ruang publik untuk memperkuat identitas nasional, melindungi keanekaragaman bahasa, dan sastra Indonesia. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik.

Penggunaan bahasa Indonesia mengungkapkan fenomena yang menunjukkan sikap positif suatu masyarakat terhadap bahasanya. Pada akhir setiap pasal itu dijelaskan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai pelengkap. Dengan kata lain, ketika bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing digunakan di ruang publik, seharusnya bahasa Indonesia ditempatkan di urutan teratas (diutamakan), bahasa daerah berada di bawahnya atau urutan kedua, dan bahasa asing berada di paling bawah atau urutan ketiga. Dalam praktiknya, beberapa lembaga, usaha bisnis, dan instansi masih menggunakan bahasa daerah atau bahkan bahasa asing yang justru diutamakan.

Restoran yang menggunakan penamaan dengan bahasa Inggris memiliki alasan yang bervariasi. Namun, salah satu alasan yang dikemukakan adalah upaya untuk menarik perhatian dan minat konsumen yang lebih luas. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Restoran Management, penggunaan bahasa Inggris dalam penamaan menu dan restoran dapat menciptakan kesan yang lebih bagus, berkualitas, bergengsi, berkelas, dan modern bagi konsumen (Heryani, 2018). Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab kurangnnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah kurangnya sosialisasi atau program kerja dari pihak-pihak terkait kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha.

Dalam studi kasus, banyak penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang tidak memenuhi standar bahasa baku dan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penggunaan tanda baca. Hal ini dapat dilihat dari spanduk, baliho, dan papan reklame yang masih sering menampilkan kesalahan berbahasa. Untuk menyikapi hal itu, peran serta pihak-pihak terkait, di antaranya, adalah lembaga pendidikan, lembaga pegiat bahasa, serta lembaga pemerintah, perlu ditingkatkan. Pihak-pihak tersebut dapat meningkatkan sebuah inovasi dalam program kerja yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atau lembaga yang sering menggunakan spanduk, baliho, dan papan reklame di ruang publik.  [sat/asa/aas]

 

Artikel telah terbit di Radar Semarang

Nama : Satya Helfi Gustianto, Duta Bahasa Jawa Tengah 2023

Penyunting: Agus Sudono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke Atas