Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik demi Memenuhi Hak Masyarakat

Bayu Aji Prasetya

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan bahasa tentu akan kesulitan untuk berkomunikasi antara satu dan yang lain jika tidak ada bahasa pemersatu. Kondisi tersebut telah terprediksi sejak puluhan tahun lalu sehingga terbitlah ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas nasional. Sebagai simbol identitas nasional, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik menjadi salah satu cara untuk mempertahankan identitas tersebut.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif antarmasyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Dalam situasi ketika beragam latar belakang etnis bertemu, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang netral dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Hal itu sangat membantu mengurangi potensi miskomunikasi, bahkan dapat memperlancar interaksi sosial.

Bahasa Indonesia juga merupakan sarana untuk membangun persatuan dan solidaritas. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mampu memenuhi fungsi itu. Kita adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Tentu saja, bahasa Indonesia dapat memperkuat solidaritas dan meningkatkan kerja sama antarindividu dari berbagai kelompok.

Terlebih pemerintah juga sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya pada  pasal 36—39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang (kecuali merek dagang internasional yang sudah dipatenkan), lembaga usaha, lembaga pendidikan, produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Namun, dalam realitasnya masih kerap dijumpai penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di ruang publik. Beberapa, di antaranya, seperti penggunaan bahasa asing untuk penamaan gedung, penunjuk jalan, dan fasilitas umum. Bukan berarti tidak boleh menggunakan bahasa asing. Akan tetapi, seharusnya penggunaan bahasa asing itu tetap harus mengikuti ketentuan, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, yang kemudian diberi terjemahan dalam bahasa asing atau bahasa daerah di bawahnya.

Hal itu tentu dimaksudkan agar memudahkan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah untuk mengerti dan memahami penamaan-penamaan tempat, bangunan, fasilitas umum atau penunjuk arah tersebut. Jika dalam ruang publik mengutamakan bahasa asing, lalu bagaimana dengan nasib pendatang dari berbagai daerah yang bingung dengan istilah-istilah (bahasa) asing tersebut? Hal ini dapat mengakibatkan hak masyarakat untuk mengakses ruang publik menjadi terhambat dan hilang.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diperhatikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Meskipun demikian, bukan berarti kita mengabaikan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing yang ada. Sebaliknya, hal itu dapat menjadi peluang untuk memadukan kekayaan budaya lokal dengan kesatuan nasional. Sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.

 

Artikel telah terbit di Radar Semarang

Bayu Aji Prasetya, Duta Bahasa Jawa Tengah 2019

Penyunting: Agus Sudono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke Atas